SISTEM PENDIDIKAN DI NEGARA YANG BERIDEOLOGI POLITIK LIBERAL

SISTEM PENDIDIKAN DI NEGARA YANG BERIDEOLOGI POLITIK LIBERAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sistem pendidikan dan politik telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan, kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan sistem pendidikan, selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era. Global atau era politik yang semakin ketat.

Dan juga agar mampu berperan dalam masyarakat, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia oleh karena itu peningkatan kualitas sistem pendidikan di suatu negara yang berideologi politik liberal. Namun harus secara terencana, terarah efektif dan juga efisien dalam proses membangun suatu negara yang berideologi politik liberal. Kalau tidak ingin kalah bersaing dengan negara lain.

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah diungkapkan tentang sistem pendidikan di Negara yang berideologi politik liberal. Bahwa hanya suatu negara sangatlah perlu akan adanya sistem pendidikan politik dimana agar supaya negara tersebut tidak kalah dengan lain atau tersaingi oleh negara lain.

Apa dalam suatu negara yang mempunyai sistem pendidika yang berideologi politik liberal tersebut bisa menjamin warga negaranya ke hal yang lebih baik-baik pendidikan. Politik dan juga kehidupan sehari-hari.

BAB II

PEMBAHASAN

SISTEM PENDIDIKAN DI NEGARA YANG BERIDEOLOGI POLITIK LIBERAL

A. Melihat Pada Realitas Pendidikan Di Indonesia Termasuk Pendidikan Dasar Maka Secara Umum Ideologi Pendidikan Sekarang Ini Berkecenderungan Pada Ideologi Pendidikan Liberal.

Pertama, Pengacuan pendidikan lebih menitik beratkan pada penguasaan kompetensi, sedangkan keompetensi yang mengacu yang mengacu pada kebutuhan dunia kerja kapitalis. Dengan kata lain pendidikan pada akhirnya hanyalah menjadi sekrup kecil.

Kedua, pendidikan atau juga politik yang berideologi liberal menitik beratkan pada proses belajar pada peserta didik, sementara guru sekedar sebagai motivator atau pengarah bukan actor utama dalam proses pembelajaran. Bukan satu-satunya sumber pembelajaran yang dituju aktualisasi diri siswa sepenuhnya.

Ketiga, disentralisasi pendidikan yang satu paket dengan otonomi yang ada pada negara tersebut dengan agenda politik liberal. Demokrasi sebagai anak dari liberalisme dalam konsepsi politik melahirkan kebijakan disentralisasi pengelolaan pemerintahan pada suatu negara yang juga berimbas dengan kebijakan disentralisasi pengolaan pendidikan atau sistem pendidikan pada dasarnya kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kewenangan untuk mengelola secara mandiri. Suatu negara satuan pendidikan masing-masing.

Kebijakan ini pada akhirnya menuai masalah terutama ketika suatu negara ngotot memberlakukan ujian (UN). Dengan acuan standar nasional. Padahal disisi lain pemerintah juga mengeluarkan kebijakan Kurikulum Tigkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang memberikan kebebasan pada masing-masing daerah dab institusi pendidikan untuk memberikan proses pembelajaran optimal namun menyesesuaikan dengan kemampuan dan lokal akhirnya timbul proses ketika melaksanakan (UN) yang mengacu pada standar nasional pada suatu negara tersebut yang belum tentu sesuai dengan standar lokal masing-masing. Daerah pada negara tersebut dan satuan pendidikan. Terjadi semacam ketidak adilan dan kerancuan pragdimatik, dimana masing-masing satuan pendidikan di beri kebebasan menyusun proses. Pembelajaran sesuai dengan kekuasaan. Potensi dan kemampuan yang ada dengan tanpa menafikan upaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Namun disisi lain kebebasan tersebut di rampas oleh adanya Standarisasi Nasional (UN) sebagai penentu kelulusan. Siswa sandar inilah yang seringkali tidak dapat di jangkau oleh satuan pendidikan yang relatif terbelakang. Pelaksanaan (UN) inipun pada akhirnya berakibat pada banyak kecurangan-kecurangan dalam pelaksananya.

Konsepsi ideologi yang menghegemoni pemikiran dan kebijakan pendidikan pada akhirnya memberi warna cukup beragam untuk dunia pendidikan kita. Selayaknya dalam gerusan globalisasi, beoliberalisme dan kapitalisme ini semua stakeholder dunia pendidikan di negara yang berideologi politik liberal, terutama dalam suatu negara harus memiliki konsep yang jelas, tepat, tegas dan kuat secara ideologis untuk menentukan yang tepat Hingga tidak perlu berisiko menimbulkan problem pradigmatik dan implomentatif jika tidak, maka agaknya dunia pendidikan kita akan selalu disibukkan untuk mengatasi maslah-masalah yang seperlunya tidak perlu terjadi juga. Suatu negara memiliki landasan ideologis pendidikan yang jelas dan sesuai dengan konteks.

Untuk peningkatan sistem pendidikan pada suatu negara atau peningkatan mutu merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas lembaga pendidikan konsep ini di perkenalkan oleh teori (effektiv school) yang lebih memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan/sistem pendidikan (Edmono 1979). Beberapa indikator yang menunjukkan karakter dari konsep menejemen lain sebagai berikut:

1) Lingkungan pendidikan yang aman dan tertib.

2) Lembaga Pendidikan memiliki misi dan target mutu yang ingin di capai

3) Lembaga pendidikan memiliki kepemimpinan yang kuat.

4) Adanya harapan yang tinggi dari lembaga pendidikan (pengajar/guru dan staf lainnya dan juga peserta didik/siswa)

5) Adanya pengembangan dari lembaga pendidikan yang terus-menerus sesuai tuntunan IPTEK.

6) Adanya pelaksanaan evaluasi yang terus-menerus terhadap aspek akademik dan adinistratife dan pemanfaatan hasilnya untuk pemyempurnan/perbaikan mutu

7) Adanya komunikasi dan dukungan injtensif dari orang tua murid/peserta didik. Pengembangan konsep menejemen ini didesain untuk meningkatkan kemampuan sebuah lembaga pendidikan dan masyarakat dalam mengelola perubahan pendidikan kaitannya dengan tujuan keseluruhan, kebijakan strategi perencanaan . inisiatif kurikulum yang telah ditentukan akan tetapi prioritas/sistem pendidikan yang ada seringkali tidak dapat dicapai dalam rangka waktu satu tahun program suatu lembaga pendidikan oleh karena itu lembaga pendidikan harus membuat strategi perencanaan dan pengembangan jangka panjang. Melalui identifikasi strategi perencanaan / sistem yang harus memenuhi tujuan esensial. Antara lain :

1) Mampu mengindentifikasi perubahan pokok di suatu lembaga pendidikan sebagai hasil dari kontribusi berbagai program dalam periode satu tahun.

2) Keberadaan dan kondisi natural dari strategi perencanaan tersebut harus menyakinkan pendidik dan staf lainnya yang berkepentingan (yang seringkali merasakan tertekan karena perubahan tersebut dirasakan harus melaksanakan total dan segera) bahwa walaupun perubahan besar diperlukan dan direncanakan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

Untuk melihat progress kurikulum peserta didik harus dinilai melalui proses test yang dibuat sesuai dengan standart nasional dnamencakup berbagai aspek koqnitif, affective dan psikomotorik maupun aspek psikologi lainnya. Proses ini akan memberikan masukan ulang secara objektif kepada anak didik dan juga kepada lembaga yang bersangkutan. Dan juga lembaga pendidikan yang lainnya mengenai performan lembaga pendidikan. Sehubungan dengan proses peningkatan mutu atau juga sistem pendidikan.

Suatu lembaga pendidikan di suatu negara dituntut untuk memiliki sistem pendidikan dan akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah yang ada. Dan hal ini juga merupakan perpaduan antara komitmen terhadap standar keberhasilan dan harapan oleh semua kalangan. Pertanggung jawaban (accountability) ini bertujuan untuk menyakinkan semua kalangan. Dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan jika mungkin untuk menyajikan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan untuk itu setiap lembaga pendidikan harus memberikan laporan pertanggung jawaban dan mengkomunikasikannya. Kepada orang tua anak didik / pemerintah. Dan melaksanakan kaji ulang secara komprehensif terhadap pelaksanaan program prioritas dalam proses peningkatan mutu.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dipaparkan di depan bahwasanya saya selaku pembuat makalah ini dapat menyimpulkan dalam suatu sistem pendidikan di negara yang berideologi politik liberal sangatlah perlu adanya strategi atau suatu sistem pendidikan untuk berlangsungnya pendidikan di negara tersebut yang mana apa bila suatu negara sudah memiliki sistem pendidikan tidak menutup kemungkinan bahwasanya negara tersebut akan mengalami, kemajuan sangat pesat terutama dalam hal pendidikan dan juga politik liberal.

B. Saran-Saran

Barangkali sekiranya kesalahan atau kekeliruan dalam pembuatan makalah ini saya mohon ma'af dan juga apabila pembaca kurang jelas dalam memahami judul makalah ini, saya sarankan untuk membaca atau mempelajari, buku-buku, sudah jadi referensi dalam pembuatan makalah yang sudah tertera di daftar pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

Bendel, Tony and Boulten louise, and Kelly John, 1993, Bendamarking for competitive advantage pitman publishing, londan united kingdom.

Victorians, Departemen of Education, 1997, Developing school caharter, Quality Assurance in Victorian School aducation vitoria. Bour Australia.

1998, Upaya perintisan peningkatan sistem pendidikan, (Paper Kerja) Depdikbut Jakarta.

Dilomenum, 1999, Peningkatan Sistem Pendidikan Berbasis Sekolah suatu konseption otononmi sekolah, (caper kerja). Depdikbub Jakarta